Setelah 3 tahun ditambah
100 hari pemerintahan
yang sekarang, ternyata
tidak sedikitpun
menyentuh kondisi sosial
korban lumpur Lapindo
yang ada di Desa Porong,
Sidoarjo. Perlahan dan
(seperti) pasti, kondisi
sosial di Porong dan desa-
desa lainnya yang
terkena dampak lumpur
Lapindo dilupakan bahkan
ditinggalkan. Rembug
Nasional (National
Summit) yang diadakan
Presiden setelah
pelantikannya juga
seperti sengaja untuk
tidak mengundang
korban lumpur Lapindo.
Masih tercecer saat ini
lebih dari 300 KK yang
menganggur, hak
penghidupan yang
semestinya menjadi hak
paten manusia hidup
masih juga tidak
diperjuangkan dengan
baik. Bisa dibayangkan,
berapa total nyawa yang
terancam kelangsungan
hidup, pendidikan dan
masa depan bila dihitung
dari 300 KK. Uang ganti
beli (yang jelas-jelas
uangnya dari Negara alias
Rakyat) juga tidak
membantu banyak,
karena masih banyak
penduduk yang belum
menerima uang ganti
asset tersebut.
Kebijakan Perpres No.
14/2007 adalah termasuk
kebijakan
'kesopanan'
pemerintah pusat pro
Lapindo, tidak tegas
dalam memberesi
persoalan rakyat akibat
kebijakan pengelolaan
usaha hulu minyak dan
gas bumi (migas) yang
tidak berorientasi pada
social safety.
Terakhir minggu ketiga
bulan pertama tahun ini,
saya mencoba melakukan
assesment secara nyata
ke desa-desa yang
terkena dampak lumpur
Lapindo. Lokasi
pengungsian yang masih
semrawut, pengangguran
nyata yang terlihat di sisi
danau lumpur, hingga
wajah-wajah tegang
yang berseliweran
disekitarnya. Namun
terlihat juga beberapa
pengunjung yang
menikmati danau lumpur
ciptaan Lapindo itu. Luas
tanggul yang hampir
mencapai 1 KM menjadi
strategic view untuk
menikmatinya. Terlihat
sekali minim aktifitas
yang terjadi disini. Hampir
seperti daerah mati.
Sebelum menikmatinya,
saya dicegat dan di minta
membayar sebesar 5000
rupiah sebagai ganti uang
tiket masuk ke lokasi
wisata danau lumpur.
Tanpa senyum dan tanpa
basa basi, terlihat sekali
ketegangan yang sudah
akut menyelimuti pikiran
mereka-mereka yang ada
di daerah ini.
Berbekal melihat dan
mencermati keadaan,
kebutuhan perut para
pengungsi yang
berjumlah lebih dari 300
KK tersebut sudah tidak
bisa lagi dihindarkan.
Sudah sangatlah
mendesak. Menurut Ipung
M Nizar, salah satu
koordinator pengungsi,
mereka sudah tidak tahu
lagi harus bagaimana.
Kebanyakan dari mereka
sulit untuk diajak keluar
dari daerah lumpur
tersebut. Hingga akhirnya
dia sebagai koordinator
tidak bisa juga
meninggalkan rekan-
rekan dan beberapa
saudaranya yang masih
tinggal dan menunggu
uang ganti beli dari
Pemerintah. Namun
mereka berjanji bila ada
jaminan penghidupan
yang layak, mereka akan
berusaha untuk keluar
dari lingkungan Lumpur
yang jelas-jelas sudah
tidak lagi kondusif untuk
memenuhi kebutuhan
hidup mereka. Selama ini
Ipung dan teman-teman
mencoba untuk berkarya
dengan membuat CD/DVD
dokumenter tentang
kejadian Lumpur Lapindo.
Untuk membantu Ipung
dan rekan-rekannya,
saya beserta teman-
teman mencapai pada
tahap kesepakatan untuk
membantu dengan cara
menghidupkan saja
sekalian wisata di Danau
Lumpur Lapindo. Secara
SDM dan kreatifitas,
daerah Tanggulangin dan
Porong merupakan
sentra produksi kerajinan
yang sangat dikenal di
Indonesia. Di Tanggul
pembatas lumpur yang
lebar mencapai 15 Meter
serta panjang hampir 1
KM itu nantinya akan
didirikan pasar wisata
dengan berbagai
penjualan. Hanya saja
dibutuhkan banyak modal
untuk orang-orang
korban Lapindo ini agar
bisa berjualan.
Untuk mensiasatinya,
saya secara pribadi akan
menggandakan CD/DVD
Dokumenter Lumpur
Lapindo serta membuat
beberapa macam produk
yang berhubungan
dengan tragedi ini. Dan
bisa dilihat di situs
SocioDistro serta Social
Movement yaitu di Kukira.net Yang nantinya
hasil penjualan dikurangi
modal akan saya kirim ke
beberapa koordinator
pengungsi disana, entah
itu LSM atau personal.
Diantaranya Ipung dan
LSM yang tergabung
dalam http://
korbanlumpur.info.
Beberapa produknya
adalah T-Shirt dan Topi.
Pengadaan konsep Pasar
Wisata Danau Lumpur ini
juga merupakan sebagai
bentuk protes terhadap
pemerintah dan
mengingatkan kepada
khalayak ramai bahwa
masih banyak masalah
yang diakibatkan oleh
Lapindo dan pemerintah
secara tidak langsung.
N.B
Dan bila ada rekan-rekan
yang sanggup
memberikan jaminan
peminjaman uang baik
perorangan maupun
lembaga kepada para
korban untuk digunakan
sebagai modal usaha
awal, silahkan hubungi
saya atau langsung
kepada Ipung M Nizar
dengan nomor telpon
0817335244
Catatan:
Tulisan ini saya posting untuk kepedulian terhadap korban lumpur Lapindo. Ini adalah tulisan Sahabat Blogger Kika Syafi'i dan saya posting ulang atas permintaannya.
POSTING BERKAITAN
0 komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas kunjungan dan komentarnya.